Perkembangan Pendidikan Bidan di Indonesia

 Sistem pendidikan kebidanan di Indonesia sebelum masa kemerdekaan Indonesia

Pelayanan kebidanan adalah seluruh tugas yang menjadi tanggung jawab praktik profesi bidan dalam sistem pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan kaum perempuan khususnya ibu dan anak.

Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, angka kematian ibu dan anak sangat tinggi. Tenaga penolong persalinan adalah dukun bayi yang tidak terlatih secara medis. Pada tahun 1807 yakni pada zaman pemerintahan Gubernur Jendral Hendrik Wiliam Deandels, para dukun bayi dilatih untuk pertolongan persalinan. Akan tetapi hal ini tidak dapat berlanjut karena tidak ada pelatih bidan.

Pada saat itu pendidikan yang diberikan kepada dukun bayi cenderung berorientasi pada kesehatan masyarakat, seperti halnya promosi kesehatan yang diberikan oleh bidan desa pada dukun bayi. Lebih banyak kecenderungan ilmu kesehatan masyarakat dari pada pelayanan individu mengenai teknik pelayanan persalinan yang sehat.

Perkembangan pendidikan kebidanan berjalan seiring dan selalu berhubungan dengan perkembangan pelayanan kebidanan. Dalam perkembangannya, selalu mengikuti tuntutan atau kebutuhan  masyarakat di satu sisi, di sisi lain pun mengikuti sistem manajemen modern serta peralatan yang makin modern pula. Dalam hal ini pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan formal      dan nonformal.

Pada tahun 1851 ,seorang dokter militer Belanda yakni W. Bosch membuka pendidikan bidan bagi wania pribumi di Batavia. Pendidikan ini tidak berlangsung lama disebabkan karena pembatasan bagi wanita untuk keluar rumah. Hal ini berkaitan dengan sistem adat dan budaya saat itu.

Pada tahun 1902 pendidikan bidan dibuka kembali bagi wanita pribumi di Rumah Sakit Militer Batavia. Pada tahun 1904 pendidikan bidan bagi wanita indo dibuka pula di  Makasar. Lulusan dari pendidikan ini harus bersedia untuk di tempatkan di mana saja dan bersedia menolong  masyarkat yang tidak mampu dengan cuma - cuma. Lulusan ini mendapat tunjangan dari  pemerintah kurang lebih 15,35 Gulden/bulan. Kemudian pada tahun 1922 tunjangan tersebut dinaikkan menjadi 49 Gulden/bulan.

Sekitar tahun 1912-1922 dimulai pendidikan tenaga keperawatan secara terencana di  CBZ ( Centrale Burgelikje Ziekeninrichting) sekarang RSUP Ciptomangunkusumo di RSUP Semarang  pada waktu itu. Calon yang diterima adalah dari HIS (Hollandsche Indische School) setingkat SD 7 tahun dengan pendidikan keperrawatan 4 tahun. Pada awalnya hanya dapat menerima siswa pria. Pada tahun 1914 diterima siswa wanita pertama kali. Bagi perawat wanita yang lulus dapat meneruskan            pendidikan kebidanan selama dua tahun pula.

Pada tahun 1935 – 1938 pemerintah Koloial Belanda mulai medidik bidan lulusan MULO (Meer Uitgebreid Larger Onderwijs) setingkat SLTP bagian B dan hampir bersamaan dibuka sekolah bidan di beberapa kota besar antara lain: Jakarta di Rumah Sakit Bersalin Budi Kemuliaan, RSB Palang Dua, dan RSB Mardi Waaluyo di Semarang. Di tahun yang sama dikeluarkan sebuah peraturan yang membedakan lulusan bidan berdasarkan latar belakang pendidikan. Bidan dengan dasar pendidikan  MULO  dan pendidikan bidan selama 3 tahun tersebut, bidan kelas satu (Vreodrouweerste Klas) dan bidan dari lulusan perawat (mantri) disebut bidan kelas dua (Vreuodrowtweede Klas). Perbedaan ini menyangkut keuntungan gaji pokok dan tunjangan bagi bidan. Pada zaman penjajahan Jepang, pemerintah mendirikan sekolah perawat atau sekolah bidan dengan nama dan dasar yang berbeda, namun memiliki persyaratan yang sama dengan zaman penjajahan Belanda. Peserta didik kurang berminat memasuki sekolah tersebut dan mereka          mendaftar dengan terpaksa karena tidak ada pendidikan yang lain.

  

 Sistem pendidikan kebidanan setelah masa kemerdekaan hingga sekarang

Pada tahun 1905- 1953 dibuka sekolah bidan dari lulusan SMP dengan batasan usia minimal 17 tahun dan lama pendidikan 3 tahun. Mengingat kebutuhan tenaga untuk menolong persalinan cukup banyak, maka dibuka pendidikan pembantu bidan yang disebut penjenjeng kesehatan E atau pembantu bidan. Pendidikan itu dilanjutkan sampai tahun 1976 dan setelah itu ditutup. Peserta didik PK/E sebagian besar melanjutkan pedidikan bidan selama dua tahun.
Tahun 1953 dibuka Khursus Tambahan Bidan (KTB) di Yogyakarta, lamanya khursus antara 7- 12 minggu. Pada tahun 1960 KTB dipindahkan ke Jakarta. Tujuan dari KTB ini adalah untuk memperkenalkan kepada lulusan bidan mengenai perkembangan program KIA dalam pelayanan kesehatan masyarakat, sebelum lulusan memulai tugasnya sebagai bidan terutama menjadi bidan di BKIA. Pada tahun 1967 KTB ditutup.

Pada tahun 1954 dibuka pendidikan guru bidan seacara bersama- sama dengan guru perawat kesehatan masyarakat di Bandung. Pada awalnya pendidikan ini berlangsung satu tahun, kemudian menjadi 2 tahun dan terakhir berkembang  menjadi 3 tahun. Pada tahun 1972 institusi pendidikan dilebur menjadi Sekolah Guru Perawat (SGP). Pendidikan ini menerima calon dari lulusan   sekolah perawat dan sekolah bidan.

Pada tahun 1970 dibuka program pendidikan bidan yang menerima lulusan dari Sekolah Pengatur Rawat (SPR) ditambah 2 tahun pendidikan bidan yang disebut Sekolah Pendidikan Lanjutan Jurusan Kebidanan (SPLJK). Pendidikan ini tidak dilaksanankan secara merata di seluruh provinsi.

Pada tahun 1974 mengingat jenis tenaga kesehatan menengah dan bawah sangat banyak (24 kategori), departemen kesehatan melakukan penyederhanaan pendidikan tenaga kesehatan non sarjana. Sekolah bidan ditutup dan dibuka Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) dengan tujuan adanya tenaga multi purpose di lapangan di mana salah satu tugasnya adalah menolong persalinan normal. Namun karena adanya perbedaan falsafah dan kurikulum terutama yang behubungan dengan kemampuan seorang bidan, maka tujuan pemerintah agar SPK dapat menolong persalinan tidak tercapai atau terbukti tidak berhasil.

Pada tahun 1975 institusi pendidikan bidan ditutup, sehingga selama 10 tahun tidak menghasilkan bidan. Namun organisasi profesi bidan (IBI) tetap ada dan bergerak sebagaimana seharusnya mengkoordinir aktivitas para bidan.

Pada tahun 1981 untuk meningkatkan kemampuan perawat kesehatan (SPK)  dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk kebidanan, dibuka pendidikan Diploma 1 Kesehatan Ibu dan Anak. Pendidikan ini hanya berlangsung satu tahun dan tidak dilakukan oleh semua institusi.

Pada tahun 1985 dibuka lagi program pendidikan bidan yang disebut PPB yang menerima lulusan SPR dan SPK untuk langsung masuk program pendidikan bidan. Program ini dikenal sebagai  Program Pendidikan Bidan A (PPB/A). Lama pendidikan satu tahun dan lulusannya ditempatkan di desa - desa. Untuk itu pemerintah menempatkan  seorang bidan di tiap desa sebagai pegawai tidak tetap (bidan PTT) dengan kerja selama 3 tahun dengan pemerintah yang kemudian dapat diperpanjang        2 sampai 3 tahun lagi.

Penempatan bidan PTT ini menyebabkan orientasi sebagai tenaga kesehatan berubah. Mereka harus dipersiapkan sebaik - baiknya tidak hanya kemampuan klinik sebagai  bidan tetapi juga untuk berkomunikasi, konseling, dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat desa untuk meningkatkan taraf kesehatan ibu dan anak. Program pendidikan  bidan (A) diselenggarakan dengan peserta didik cukup besar. Diharapkan pada tahun 1996 sebagian besar desa sudah memiliki minimal seorang bidan. Lulusan pendidikan ini kenyataannya juga tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan seperti yang diharapkan  sebagai seorang bidan profesional, karena lama pendidikan yang terlalu singkat dan jumlah peserta didik terlalu besar dalam kurun waktu satu tahun akademi, sehingga kesempatan peserta didik untuk praktik klinik sangat kurang, sehingga tingkat kemampuan yang dimiliki sebagai seorang bidan juga kurang.

Pada tahun 1993 dibuka program pendidikan bidan program B yang peserta didiknya dari  lulusan akademi perawat (AKPER) dengan lama pendidikan satu tahun. Tujuan program ini adalah untuk mempersiapkan tenaga pengajar pada program pendidikan bidan A. Berdasarkan hasil penelitian terhadap kemampuan  klinik kebidanan dari lulusan ini tidak menunjukkan kompetensi yang diharapkan karena lama pendidikan yang terlalu singkat yaitu hanya setahun. Pendidikan ini hanya berlangsung dua angkatan ( 1995 dan 1996) kemudian ditutup.

Pada tahun 1993 juga dibuka pendidikan bidan program C ( PBB C ) yang  menerima masukan dari lulusan SMP. Pendidikan di 11 provinsi yaitu: Aceh, Bengkulu, Lampung, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Irian Jaya. Pendidikan ini memerlukan kurikulum 3700 jam dan dapat diselesaikan dalam waktu 6 semester.

Selain itu, antara tahun 1994 - 1995 pemerintah juga menyelenggarakan uji coba Pendidikan Bidan Jarak Jauh di tiga provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kebijakan ini  bertujuan untuk memperluas cakupan peningkatan mutu tenaga kesehatan yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Pengaturan penyelenggaraan ini    telah    diatur   dalam  SK Menkes     No.1247/SK/XII/1994.

Diklat Jarak Jauh (DJJ) bidan adalah DJJ kesehatan yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan bidan agar mampu melaksanakan tugasnya dan diharapkan berdampak pada penurunan AKI dan AKB. DJJ bidan dilaksanakan dengan menggunakan model sebanyak 22 buah.

Pendidikan ini dikoordinasikan oleh Pusdiklat Depkes dan dilaksanakan oleh  Bapelkes di provinsi. DJJ Tahap 1 ( 1995-1996) dilaksanakan di 15 provinsi, pada tahap II ( 1996-1997) dilaksanakan di 16 provinsi, dan pada tahap III ( 1997-1998) dilaksanakan di 26 provinsi. Secara kumulatif pada rahap I – III telah diikuti oleh 6.306 orang bidan. Dari jumlah tersebut sejumlah 3.439 (55 %) dinyatakan lulus. Pada tahap IV ( 1998- 1999 ) DJJ dilaksanakan di 26 provinsi dengan jumlah tiap provinsinya adalah 60 orang, kecuali provinsi Maluku 40 orang dan provinsi Jambi 50 orang. Selain pelatihan DJJ tersebut pada tahun 1994 juga dilaksanakan pelatihan pelayanan kegawat daruratan maternal dan neonatal ( LSS= life saving skill ) dengan materi pembelajaran berbentuk 10 modul. Koordinatornya adalah Direkotorat Kesehartan Keluarga Ditjen      Binkesmas. Mengenai pelaksanaannya diserahkan kepada Rumah Sakit Provinsi/Kabupaten. Kemudian dari hasil evaluasi ternyata, penyelanggaraan  ini dinilai tidak efektif ditinjau dari proses.

Pada tahun 1996, IBI bekerja sama dengan Departemen Kesehatan dan Amerika College of Nurse Midwife  ( ACNM ) dan Rumah Sakit  swasta, mengadakan Training of Trainer ( TOT) kepada anggota IBI sebanyak 8 orang untuk LSS, yang kemudian menjadi tim pelatih LSS inti di PP-IBI. Tim pelatih LSS ini mengadakan TOT dan pelatihan baik untuk bidan di desa maupun bidan praktik swasta. Pelatihan praktik dilaksanakan di 14 provinsi dan selanjutnya melatih bidan praktik swasta secara swadaya, begitu juga guru/dosen dari D3 Kebidanan.
Tahun 1995-1998, IBI bekerja sama langsung dengan mother care melakukan pelatihan dan  peer review bagi bidan rumah sakit, bidan  puskesmas dan bidan di desa di provinsi Kalimantan Selatan.

Pada tahun 2000 telah ada pelatih persalinan normal yang dikoordinasiikan oleh maternal national health  yang sampai saat ini telah melatih APN di beberapa provinsi/kabupaten. Pelatihan LSS dan APN tidak hanya untuk pelatihan pelayanan tetapi juga guru, dosen - dosen dari akademi kebidanan.

Selain melalui pendidikan formal dan pelatihan, untuk meningkatkan kualitas pelayanan juga diadakan seminar dan lokakarya organisasi. Lokakarya organisasi dengan materi pengembangan organisasi dilaksanankan setiap tahun sebanyak 2 kali mulai tahun 1996 sampai 2000 dengan biaya dari UNICEF.

 Penyebab perkembangan pendidikan kebidanan di Indonesia semakin pesat berkembang

Faktor yang menyebabkan terus berkembangnya pelayanan dan pendidikan kebidanan adalah tingginya mortalitas dan morbiditas pada wanita hamil dan bersalin, khususnya di negara berkembang dan di negara miskin yaitu sekitar 25 – 50 %. Mengingat hal diatas, maka penting bagi bidan untuk mengetahui sejarah perkembangan pelayanan dan pendidikan kebidanan karena bidan sebagai tenaga terdepan dan utama dalam pelayanan kesehatan ibu dan bayi diberbagai catatan pelayanan wajib mengikuti perkembangan IPTEK dan menambah ilmu pengetahuannya melaui pendidikan formal atau non formal dan bidan berhak atas kesempatan untuk meningkatkan diri baik melalui pendidikan maupun pelatihan serta meningkatkan jenjang karir dan jabatan yang sesuai.